Disorientasi Kebijakan Pangan

Belakangan perhatian kita disibukkan dengan semakin melonjaknya harga-harga pangan, serta ancaman akan terjadinya kerawanan pangan (food vulnerability). Ancaman ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi telah menjadi isu bersama negara-negara ASEAN, dan beberapa negara lainya di dunia. Terjadinya resesi ekonomi di Amerika Serikat dan naiknya harga minyak mentah dunia, dianggap sebagai pemicu kian melonjaknya harga-harga pangan. Selain faktor makin menipisnya tingkat produksi pangan dan bertambahnya populasi penduduk.

Berlarut-larutnya persoalan ini, bahkan hingga menumbuhkan inisiatif di kalangan DPR, untuk menggajukan interpelasi kepada pemerintah, terkait dengan fenomena kenaikan harga-harga pangan. Pertanyaan yang kemudian patut kita kemukakan adalah, mengapa setelah sekian lama negara-negara di dunia menjalankan konsepsi ketahanan pangan semenjak berpuluh-puluh tahun lalu, belum juga menemukan solusi untuk mengatasi ancaman kerawanan pangan, serta terpenuhinya hak atas pangan? Apakah ada yang salah dengan strategi ketahanan pangan yang dianut selama ini?

Masih Adakah Hak Atas Pangan?

Periode panen padi tahun ini, secara umum bisa dikatakan cukup berhasil, yang ditandai dengan meningkatnya produksi padi nasional. Keberhasilan ini sempat memunculkan wacana bagi pemerintah untuk melakukan ekspor beras. Meski kemudian langkah ini ditentang oleh banyak pihak. Mengingat ketercukupan persediaan beras di tanah air dianggap belum mencukupi. Akan tetapi, ironi sungguh benar terjadi, di tengah melimpahnya produksi beras tahun ini. Berita media massa ramai mewartakan, bahwa sebagian besar warga miskin di beberapa wilayah tanah air, tak mampu untuk memenuhi kebutuhan berasnya, bahkan untuk membeli beras jatah rakyat miskin (raskin) sekalipun.

Kenyataan tersebut kian membuktikan begitu timpangnya distribusi keadilan bagi warganegara, dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan khususnya. Apakah hak atas pangan hanya milik segelintir orang dan kelompok saja? Atau jangan-jangan sudah tidak ada lagi hak atas pangan di negeri yang konon katanya subur makmur ini? Diperparah lagi dengan dengan implikasi kenaikan harga BBM beberapa hari yang lalu, meski produksi beras meningkat, nyatanya harga beras tak luput dari kenaikkan, dan orang miskin pun semakin tak mampu mencukupi kebutuhan pangan mereka. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikucurkan pemerintah, tak sebanding dengan melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok.

Membongkar Hegemoni Beras

Beberapa hari ini media diramaikan dengan berita naiknya harga beras dunia dan harga kebutuhan pokok lainnya. Kenaikan harga minyak dunia yang melonjak tajam menjadi alasan pembenar sekaligus kambing hitam dari serangkaian kenaikan harga pangan tersebut. Namun demikian, meski fluktuasi ekonomi global memiliki pengaruh yang signifikan terhadap situasi ekonomi dalam negeri, sebagai imbas dari globalisasi, atau pengintegrasian ekonomi nasional dengan struktur global. Akan tetapi, kita juga tidak boleh menaifkan pengaruh dari dalam negeri, yang tentunya juga berpengaruh penting dalam membentuk harga bahan pangan domestik.

Pangan mempunyai nilai strategis dan vital untuk menggerakkan aktivitas pembangunan suatu negara, baik infrastruktur maupun suprastruktur. Pangan tidak sekedar menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi semata, akan tetapi telah menjadi suatu komoditas yang bernilai politis pula. Defisit neraca pangan dapat berakibat luas pada stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Seperti halnya beras di Indonesia, yang semenjak lama telah menjadi komoditas politik penguasa. Perilaku semacam ini berakibat pada harga beras yang tak sekedar ditentukan oleh nilai permintaan dan penawaran (supply and demand) an sich, melainkan juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, semacam regulasi negara, tradisi (pola) pangan masyarakat, dan kepentingan politik dari kelompok berkuasa.

Mengapa Harus ke Barat?

Semenjak lama, pemikir orientalis telah berusaha keras untuk melakukan dikotomi antara Timur dengan Barat. Barat identik dengan kemajuan, kaya, dan berpendidikan tinggi. Sedangkan Timur selalu diasosiasikan dengan keterbelakangan, tergantung, dan miskin. Pada sisi tertentu disparitas antara Timur dan Barat memang benar ada, meskipun sebenarnya, mayoritas pembedaan itu lebih banyak direkayasa, sebagai bagian dari sekenario besar kolonialisme, Barat—Eropa terhadap Timur—Asia. Pemikiran tersebut, berusaha memberi legitimasi, bahwa Barat adalah lebih tinggi, lebih berbudaya, dan Timur harus selalu berkaca padanya—Barat. Dengan kerangka pikir orientalis, Timur akan terus-menerus merasa, kerdil, terbelakang, dan tak dapat hidup tanpa bantuan Barat. Paradigma semacam ini, tentunya tak layak untuk terus dipertahankan pada masa sekarang, karena hanya akan menguatkan teori ketergantungan, yang memang diciptakan oleh Barat.

Belajar dari “Laskar Cinta”: Sebuah Curahan

Hari kedua ospek dipenuhi dengan indoktrinasi terkait heroisme perjuangan mahasiswa. Namun ada yang berbeda di ospek hari ini. Ketika beristirahat di belakang fakultas, seorang perempuan berjilbab besar menemuiku. Dengan santunnya dia menyapa, “assalamu’alaikum”, kujawab uluk salam itu. Selanjutnya, tanpa bertatapan mata, dia mulai mengajukan beberapa pertanyaan, “adek dari pesantren, mau nggak ikut ngaji lagi?” Begitu gencar dan militankah perjuangan mereka?

Berpuasa Bukan Berarti Berhenti Bergerak

Menjelang berbuka di hari pertama ramadhan, kita disuguhi tayangan rohani di salah satu stasiun televisi. Kali ini memang agak lain dari tahun-tahun sebelumnya. Acara siraman rohani tahun ini dibawakan oleh K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, salah seorang tokoh Islam yang kontroversial di tanah air. Posisi Gus Dur sebagai salah seorang ulama besar Indonesia, keturuan ulama besar pula, dan pernah juga menduduki kursi Ketua Tanfidziah PBNU, organisasi Islam terbesar di Indonesia, tentunya membuat kita semua tidak meragukan lagi kemampuan Gus Dur soal seluk-beluk keislaman. Dalam ceramahnya Gus Dur menekankan pentingnya kerja keras, walaupun kita sedang menjalankan ibadah puasa. Menurutnya, inti dari penderitaan yang menjadi dasar mengapa kita harus menjalankan kewajiban berpuasa, yaitu agar kita bisa merasakan penderitaan orang lain, akan bisa kita rasakan ketika kita tetap menjalankan aktifitas seperti biasanya. Jadi tidak ada alasan, bahwa puasa menjadikan lemah dalam semua hal, termasuk berjuang menyuarakan suara rakyat di jalanan.

Disini kita tidak akan membicarakan puasa dari segi ukhrowi dan diniyah yang dikaitkan dengan berbagai dalil al-Quran dan hadist. Akan tetapi kita akan membicarakan puasa dari sudut pandang sosial kemasyarakatan. Puasa selalu identik dengan tidak makan selama satu hari, harus menahan lapar dan dahaga, yang akhirnya membuat kita menjadi malas untuk melakukan berbagai aktifitas. Para ulama dalam khotbah-khotbahnya selalu menekankan arti penting dari menahan lapar dan dahaga. Mengapa kita harus menahan lapar dan dahaga? Adalah supaya kita mampu merasakan penderitaan yang sedang dirasakan orang lain, dan penderitaan ini lazim dirasakan oleh jamak orang Indonesia yang masih hidup dibawah belenggu kemiskinan.

Kemunduran Pancasila: Gagal Tafsir Nasionalisme Indonesia

Benar, bahwa Indonesia ialah sebuah negara yang majemuk dan multikultural, sebab Indonesia dibentuk dari berbagai macam bangsa, yang memiliki budaya, hukum, kebiasaan, bahasa, dan adat istiadat yang beraneka ragam. Selama ini sepertinya terjadi gagal tafsir atas model negara bangsa Indonesia, negara agaknya tak mau mengakui keberadaan berbagai macam bangsa yang hidup dalam cangkang Indonesia, dan yang mereka akui ialah sebuah konsep tentang bangsa Indonesia, padahal, bangsa Indonesia itu tidaklah ada. Indonesia hanyalah sebuah negara, yang terdiri dari berbagai macam bangsa, bangsa Aceh, bangsa Batak, bangsa Jawa, bangsa Madura, bangsa Dayak, bangsa Bugis, bangsa Timor, bangsa Papua, dan lain sebagainya.

Konsepsi negara bangsa seperti yang dikemukakan oleh ahli-ahli pemikir besar tentang negara dan hukum abad-abad pertengahan dan sesudahnya, tidaklah berlaku di Indonesia. Indonesia bukanlah sebuah nation state seperti yang mereka katakan, melainkan sebuah state of nation, meminjam istilah Vedi R. Hadiz. Kolonialisme telah menjadi model penundukan diri bangsa-bangsa yang ada di Indonesia dalam state Indonesia, artinya, sebenarnya tidak ada unsur sukarela atau upaya untuk meraih tujuan hidup bersama, sehingga muncul kesepakatan penundukan diri dalam satu bentuk negara. Indonesia lahir karena paksaan kolonialisme, penundukan diri bangsa-bangsa dalam wadah Indonesia, hadir karena suatu keterpaksaan.

Sebuah Catatan untuk GOLKAR

Setiap Revolusi akan menguap

dan kemudian hanya menyisakan sebuah birokrasi baru

(Franz Kafka)

Meski secara formal dan simbolik rezim neofasis-militer Orde Baru sudah runtuh delapan tahun lalu, namun sekian banyak penyakit warisannya masih membekas, bahkan tereproduksi dan terus meledak. Salah satunya adalah kendaraan politik andalan Soeharto, yang selalu dan hampir pasti mengantar sang tiran menuju puncak kekuasaan. “GOLKAR”, tidak lain dan tidak bukan menjadi turangga Soeharto, dalam makna filosofis yang mendalam seorang pria jawa.

Semenjak berdirinya, tahun 1964, ketika statusnya masih Sekretariat Bersama Golongan Karya, sepertinya GOLKAR memang sudah dirancang dan diproyeksikan untuk mengawal dan mem-back up sebuah rezim militer Angkatan Darat (AD), yang akan segera dibangun oleh AD golongan kanan tengah pimpinan Soeharto dan Ali Murtopo. Usaha AD untuk mencengkramkan kuasanya di Indonesia, sebenarnya sudah dimulai sejak lama, yakni sejak nasionalisasi aset-aset asing yang dilakukan oleh Presiden Soekarno tahun 1959-1962. Saat itu proses dan penguasaan korporasi-korporasi asing yang dinasionalisasikan, diserahkan sepenuhnya kepada AD yang dipimpin oleh Jenderal Nasution, tidak diserahkan dan diurus oleh rakyat sipil. Dari sini dapat dibaca betapa kuatnya pengaruh militer khususnya AD di Indonesia.

Pemuda Sebagai Ujung Tombak

“Kolonialisme lama hanya merampas tanah, sedangkan kolonialisasi baru merampas seluruh kehidupan” (Vandana Shiva)

Pemuda selalu identik dengan perubahan sosial di Indonesia, semenjak jaman kolonial hingga sekarang. Peran kesejarahan dan keterlibatan yang amat panjang telah menempatkannya sebagai kelompok strategis yang memiliki daya dorong transformasi sosial yang signifikan. Hingga tepatlah kiranya bila pemuda dianggap sebagai salah satu ikon penting dalam perubahan sosial di Indonesia.

Membaca peran pemuda kontemporer, karenanya butuh diletakkan pada pembacaan historisitasnya. Hal ini bisa dilihat dari peran dan fungsi pemuda Indonesia yang begitu kompleks dalam kehidupan berbangsa, diantaranya mulai perlawanan atas imperialisme, hingga penggulingan rezim kekuasaan despotis, upaya dekonstruksi formasi sosial masyarakat, fungsi sebagai motor penggerak, pengorganisasian dan sekaligus sebagai kekuatan yang berfungsi melawan kekuatan jahat dari luar negara saat ini (neoliberalisme-neoimperialisme).

Dekonstruksi Sistem Birokrasi Patrimonial

Meski secara formal dan simbolik rezim neofasis-militer Orde Baru sudah runtuh delapan tahun lalu, namun sekian banyak penyakit warisannya masih membekas, bahkan tereproduksi dan terus meledak. Salah satunya adalah, kebijakan yang membuat rumit jalur-jalur birokrasi dan tata pemerintahan. Akibatnya penyakit korupsi sulit sekali untuk diberantas, sebagai efek dari sistemiknya jejaring yang telah dibangun oleh Orde Baru untuk menciptakan budaya korupsi –dikatakan belum afdhol, jika seorang pejabat belum melakukan tindakan korupsi di masa jabatannya-.

Boleh dikatakan korupsi telah menjadi akar dari semua permasalahan (the root of all evils) yang bergolak di Indonesia, terutama faktor yang berasal dari dalam negeri. Salah satu penyebab marak terjadinya tindak pidana korupsi adalah rendahnya akuntabilitas birokrasi publik (Kumurotomo, 2005). Melihat fenomena yang berkembang di Indonesia, birokrasi dan korupsi bisa diibaratkan seperti sekeping uang logam, keduanya tidak terpisahkan, dimana ada birokrasi disitu ada korupsi. Ini tentu mengkhawatirkan, korupsi telah memiliki struktur dan menjadi kultur dalam proses birokrasi. Korupsi sudah membentuk jaringan sistemik yang sangat kuat dalam lingkaran birokrasi Indonesia. Untuk itu perlu kiranya, mengkaji birokrasi guna mencari formulasi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.